Jum'at, 12 Rabiul Awwal 1442 H / 30 Oktober 2020

Mewaspada Politik RRC Raya

Redaksi – Minggu, 5 Juli 2020 11:00 WIB

Namun secara mendasar bila kita membaca pikiran pikiran misalnya Bung Hatta secara ekonomi ingin membebaskan kaum Bumiputera dari belitan kemiskinan, exploitasi, kebodohan dan penindasan.

Sehingga dengan jelas kita menangkap pesan tersirat dan tersurat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah utuk umumnya bagi kaum bumiputra, bukan untuk orang Cina.

3.Kemiskinan Akibat Konspirasi Orang Cina dengan Pengambil Kebijakan

Namun dalam kenyataannya setelah puluhan tahun kemerdekaan Indonesia itu, kaum bumiputera mayoritas tetap miskin, kumuh dan terexploitasi. Karenanya sangat banyak warga Pribumi Nusantara menjadi sangat terbelakang.

Sementara segelintir kalangan minoritas Cina perantauan menjadi sangat supermakmur. Statistik ekonomi tak perlu lagi dikemukakan mengingat dalam realitas sehari hari kesenjangan itu sangat mencolok dan nyata.

Sementara kalangan mencoba menyudutkan seolah situasi itu terjadi karena kaum bumiputranya bodoh, malas, tukang kawin, banyak omong, tidak punya kreatifitas dan lain lain sebagainya. Kemudian diperhadapkan dengan kelompok Cina yang katanya memang ulet, rajin, disiplin, hemat, cerdas dll.

Tuduhan kepada Pribumi itu sangat tidak benar! Bahkan tuduhan itu sesungguhnya diciptakan bersama antara orang Cina dengan pihak pengambil kebijakan tadi agar Pribumi Nusantara tidak mencemburui kekayaan yang telah dicapai oleh orang Cina dan kekayaan para pengambil kebijakan yang diperoleh dari pengusaha Cina yang didasari oleh konspirasi tadi.

Tanpa mengabaikan hal hal yang berkaitan dengan budaya tersebut sebenarnya yang paling mendasar yg membuat terjadinya kesenjangan tersebut adalah karena ada faktor kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum bumiputra dan menguntungkan segelintir kaum minoritas.

Apa yang oleh Henry Veltemeyer disebut sebagai kebijakan kapitalisme/ neoliberalisme yang menguntungkan para pemodal yang kebetulan keturunan Cina yang sejak Orde Baru dipraktekkan dan merajalela hingga era Orde Reformasi ini.

Akumulasi kekayaan para konglomerat hitam juga terjadi karena jelang akhir kekuasaan Soeharto terjadi skandal perampokan Bank oleh sekelompok orang Cina yang dikenal sebagai skandal BLBI.

Bahkan Robison (1995) menyebut telah terjadi konspirasi antara penguasa Orde Baru dengan Sekelompok Cina dan Kapitalis dari Barat/Jepang yang sangat merugikan kelompok pengusaha pribumi. Lagi pula dalam sektor ekonomi atau mengumpulkan kapital, Cina perantauan umumnya tidak mengenal halal/haram, salah/benar.

Ini watak yg sudah mengakar dalam diri Cina khususnya di Indonesia sehingga mereka dengan cepat mengumpulkan kapital mengangkangi pribumi. Budaya hitam orang Cina itu dalam masyarakat Melayu di Kalimantan dikenal dengan istilah atau julukan (3H) “halal, haram, hantam saja”. Julukan itu mengena kepada semua pengusaha orang Cina di Kalimantan.

Konspirasi dan prilaku itu diduga makin merajalela hingga kini dan membuat Pribumi Nusantara makin melarat dan bahkan ada yang menduga sedang terjadi proses penyingkiran intensif kaum Pribumi Nusantara dari aspek ekonomi dan politik yang menjadi dasar kekuatan pada tiap-tiap negara modern seperti Indonesia. Lebih tajam lagi dicurigai menuju aboriginisasi.

  1. Membangun Kembali Politik Pribumisme

Melihat kondisi rawan dan berbahaya itu maka sebagian kaum Pribumi Nusantara terpelajar mulai terusik. Mereka bukan bicara rasialis tapi bicara tentang ancaman dominasi Cina atas aspek ekonomi dan politik  yang sesungguhnya menjadi dasar kekuasaan Pribumi Nusantara, namun dewasa ini sedang dikuasai oleh orang Cina yang merupakan keturunan imigran Cina.

Untuk itulah maka kalangan Pribumi Nusantara mulai mensosialisasikan Politik PRIBUMISME  yang menurut DR. M.Dahrin La Ode,MSi disebutnya   Trilogi Pribumisme

Trilogi Pribumisme itu menurut Ilmu Negara bahwa asal mula terjadinya negara adalah kesepakatan sekelompok orang Pribumi untuk mencapai Bonum Publicumm (kemakmuran publik), berisikan tiga substansi dasar kekuatan politik Pribumi yakni:

  1. PRIBUMI PENDIRI NEGARA
  2. PRIBUMI PEMILIK NEGARA
  3. PRIBUMI PENGUASA NEGARA

Teori dalam Ilmu Negara itu jika diaplikasikan ke dalam NKRI maka berbunyi sebagai berikut ini:

Pribumi Pendiri NKRI

Pribumi Pemilik NKRI

Pribumi Penguasa NKRI

Dengan ideologi itu diharapkan gerakan kebangkitan Pribumi Nusantara bisa  dikumandangkan dengan lantang sehingga Indonesia terhindar dari pencaplokan/penjajahan orang  Cina atau kaum Pribumi Nusantara jangan sampai terjajah atau dimusnahkan dengan berbagai cara dan strategi orang Cina bersama para pengambil kebijakan di Pemerintahan di Indonesia.

Politik Pribumisme intinya Pemerintah melakukan pemihakan kepada Pribumi Nusantara sesuai dengan paradigma politik yakni selalu bersifat struktural : penguasa dan yang dikuasai. Itu  berarti bahwa ada Pribumi Nusantara dan ada Non Pribumi.

Pribumi Nusantara sebagai penguasa atas orang Non Pribumi yang di antaranya adalah orang Cina. Sedangkan bila sebaliknya adalah penjajahan. Dengan demikian maka Pribumi Nusantara  akan kembali berada di khitahnya yakni penguasa di NKRI yang kelak tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Salah satu cara strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Pribumi Nusantara  adalah dengan kembali ke UUD45 / Pancasila yang menjadi dasar idealisme the founding fathers NKRI. *** (Sumber: Semarak)

sumber: WA Group KAHMI Nasional/ANIES GUBERNUR DKI/FSU (Forum SAndi Uno), FILOSOFI KADAL (JUJUR)/ DLL

Tulisan: M.HATTA TALIWANG, Dir. Institut Soekarno Hatta

← Halaman sebelumnya

Halaman 1 2 3 4

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Chaos dan Penjarahan Uang Rakyat

Sabtu, 04/07/2020 14:00

Dari New Normal ke New Indonesia

Jumat, 03/07/2020 17:23

“Teror Denny Siregar”

Jumat, 03/07/2020 16:00

Analisa Lainnya

Trending