Selasa, 10 Muharram 1444 H / 9 Agustus 2022

Hilman Rosyad: RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Harus Diutamakan

Saifudin – Kamis, 4 Rabiul Akhir 1427 H / 4 Mei 2006 10:34 WIB

Anggota Komisi I DPRI Hilman Rosyad Syihab menyatakan, lahirnya Undang-undang (UU) Kerahasiaan Negara tidak boleh mendahului Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KMIP) harus didahulukan pembahasan dan pengesahannya. Oleh karena itu pembahasan dan pengesahan RUU KMIP harus diutamakan dan didahulukan.

"Ada dua kepentingan terkait dengan dua RUU itu. Tapi UU KMIP harus lebih dulu. RUU Kerahasiaan Negara ada kalau sudah ada UU KMIP. Dengan demikian RUU kerahasiaan Negara tidak tumpang-tindih dengan UU KMIP," kata Hilman di Jakarta, Selasa (3/5)

Menurutnya, TNI melalui Departemen Pertahanan sangat berkepentingan dengan RUU Kerahasiaan Negara. "Itu wajar-wajar saja untuk kepentingan TNI. Karena yang menyusun adalah para perwira tinggi TNI yang masih aktif," sambungnya.

Hilman menjelaskan, pada dasarnya RUU Kerahasiaan Negara belum diperlukan, bila hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan negara sudah tercakup dalam RUU KMIP. Sebab, RUU Kerahasiaan Negara itu pada intinya mengatur tentang sandi negara. "Sandi negara itu mengatur bagaimana pengamanan file-file dan data Kenegaraan terjaga," tegasnya.

Ia menambahkan, bila memang masalah rahasia negara tidak cukup diakomodir dalam UU KMIP, maka bisa saja dimasukkan dalam UU Sandi Negara. "Atau bisa juga dimasukkan dalam RUU Intelijen," imbuh dia. (dina)

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Rekomendasi

WASPADA MIALGIA (PEGEL LINU)

Kamis, 09/09/2021 13:04

Poligami, Berkah atau Musibah

Sabtu, 10/08/2013 08:50

Jangan Sentuh Ghibah

Senin, 01/10/2007 01:27

Ahok Membuka Mata Kita

Selasa, 18/04/2017 14:28

Bisakah Mengaji Lewat MP3 Player?

Kamis, 04/05/2006 12:37

Tanya Kosmetik Dan Sabun Halal

Selasa, 02/03/2010 10:39

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending