Kamis, 29 Zulqa'dah 1443 H / 30 Juni 2022

Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Pengamat: Rakyat Dipertontonkan Dagelan Politik

Redaksi – Senin, 6 Safar 1441 H / 7 Oktober 2019 14:30 WIB

Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.

Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.

“Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II,” tegasnya.

Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.

Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia,” katanya.

“Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum,” tandasnya.(rmol)

← Halaman sebelumnya

Halaman 1 2Lihat semua

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending