Sabtu, 24 Zulqa'dah 1443 H / 25 Juni 2022

Pemerintah Bisa Dituntut Jika Beri Vaksin Tidak Halal ke Umat Islam

Redaksi – Kamis, 18 Ramadhan 1443 H / 21 April 2022 10:56 WIB

 

Ilustrasi vaksin Covid-19

eramuslim.com – Mahkamah Agung  Republik Indonesia (MA) mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung   pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022.

Putusan Majelis Hakim Agung itu teregister dengan nomor perkara 31P/HUM/2022 dengan susunan Majelis Hakim Agung yakni Prof. Supandi sebagai Hakim Ketua, Is Sudaryono dan Yodi Martono sebagai Hakim Anggota.

Kuasa Hukum YKMI , Ahsani Taqwim Siregar saat dihubungi wartawan pada Rabu 20 April 2022 malam mengatakan, Putusan MA ini berlaku mengikat bagi pemerintah untuk wajib menyediakan vaksin halal , tanpa alasan apapun.

“Putusan ini merupakan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mendapatkan vaksin halal , ini anugerah besar di bulan Ramadhan ini,” tegasnya.

Ahsani menyampaikan tidak boleh lagi pemerintah memberikan vaksin yang tidak halal kepada umat Islam.

“Jika masih ada pemberian vaksin yang tidak halal, setelah adanya putusan MA ini, maka kami akan menuntut dan melaporkan secara pidana atas pelanggaran hukum tersebut,” tegasnya lagi.

Sekretaris Eksekutif YKMI  , Fat Haryanto saat dihubungi wartawan juga mengatakan, dengan adanya putusan MA ini maka tidak ada lagi multi tafsir.

Ini merupakan aturan yang wajib dipatuhi pemerintah untuk menyediakan vaksin halal .

 

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending