Rabu, 28 Zulqa'dah 1443 H / 29 Juni 2022

Penjabat Kepala Daerah Mulai Bertugas Mei, Hendri Satrio: Penunjukkannya Mirip Zaman Orde Baru

Redaksi – Jumat, 6 Mei 2022 13:10 WIB

eramuslim.com – Beberapa gubernur, bupati dan wali kota akan mengakhiri masa jabatannya mulai bulan Mei ini. Salah satu yang terdekat adalah Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar pada 12 Mei mendatang.

Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk Penjabat (Pj) gubernur.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi gesekan, pemerintah harus melibatkan warga dalam penunjukkan Penjabat Kepala Daerah yang akan menggantikan posisi kepala daerah hasil Pilkada.

Dia berharap peraturan pengangkatan harus segera dibuat dan disosialisaikan. Apalagi waktu menjabat Pj gubernur, bupati atau wali kota akan lama. Ada yang diperkirakan sampai tiga tahun.

“Nih ya, Pilkadanya kan baru November 2024, mungkin pelantikannya ada yang baru di 2025. Nah kan lama tu Kepala Daerah yang mimpin Daerah cuma modal ditunjuk Pemerintah Pusat tanpa melalui Pilkada, makanya warga, rakyat di daerah tersebut harus dilibatkan,” kata Hendri Satrio di akun Twitter @satriohendri, Jumat (6/5/2022).

Hendri menyebut sebagai Pj kepala daerah, mereka yang ditunjuk akan memiliki kewenangan seperti kepada daerah aslinya.

“O Iya, Penjabat ini bukan PLT (Pelaksana Tugas), Penjabat punya wewenang hampir sama dengan Kepala Daerah hasil Pilkada. Enak ya… Nah makanya jadi pada rebutan para eselon 1 untuk mengisi jabatan ini, Kan enak, jadi Kepala Daerah tanpa Pilkada 2 tahunan,” sebut Hendri Satrio.

Karena itu, dia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera merampungkan aturan penunjukkan pejabat kepala daerah.

Dia bahkan mengungkapkan posisi Pj Gubernur ini sudah menjadi rebutan pejabat eselon I di kementerian, utamanya Kemendagri.

“Siapa aja yang Rebutan jabatan Kepala Daerah tanpa Pilkada ini? Siapa saja yang bakal ditunjuk Pemerintah (Mendagri dan Presiden a.k.a Pak Tito dan Pak Jokowi)? Apakah ada kepentingan politik dalam penunjukkan itu? Nah, Anda semua pasti paham jawabannya,” ungkap Hendri Satrio.

Penunjukkan Pj kepala daerah menjelang Pemilu 2024 ini, kata Hendri Satrio sudah mirip zaman Orde Baru.

“Kusut ya? Ya mau bagaimana lagi, isu penting penunjukkan Kepala Daerah yang penunjukkannya mirip Zaman Orde Baru ini ketutup sama isu intoleransi, lebaran, sholat Ied, mudik, Perdana Menteri hingga Mafia bahan pokok. Mari Berdoa agar Indonesia baik-baik saja,” pungkasnya. [Fajar]

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending