Sabtu, 5 Rajab 1444 H / 28 Januari 2023

RKUHP Disahkan Hari Ini, Pendemo Bisa Kena Pidana 6 Bulan Penjara Jika …

Redaksi – Selasa, 11 Jumadil Awwal 1444 H / 6 Desember 2022 10:21 WIB

 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (foto: Instagram)

eramuslim.com  — DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna, Selasa (6/12/2022).

Padahal, sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap pasal yang dianggap kontroversial.

Salah satu pasal yang dianggap kontroversial itu yakni, Pasal 256 terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi. Hal ini tercantum dalam RKUHP per 30 November 2022.

Pasal tersebut mengatur, setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama enam bulan penjara.

“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian tertuang dalam Pasal 256.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti turut mengkritik RKUHP yang akan segera disahkan menjadi UU. Dia menilai, RKUHP terbaru akan merusak tatanan hukum dan demokrasi.

“Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi,” cetus Bivitri.

Bivitri berpendapat, jika RKUHP disahkan, kritik dan kontrol rakyat kepada pemerintah akan dibatasi, bahkan rentan dipidana.

Menurutnya, RKUHP dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa, termasuk presiden.

“Iya ini untuk kenyamanan presiden,” sesalnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menuturkan, semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yasonna mengatakan, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.

“Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK. Itu mekanisme konstitusional,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending