Kamis, 5 Safar 1442 H / 24 September 2020

Kebencian pada RRC dan Tolak Reklamasi Ahok yang Bikin Jokowi Enggan Ambil Rizal Ramli?

Redaksi – Senin, 19 Zulhijjah 1441 H / 10 Agustus 2020 17:00 WIB

Eramuslim.com – Banyak pihak, termasuk para pengusaha pribumi, ekonom, dan tokoh nasional menyerukan agar Jokowi segera mengambil begawan ekonomi Rizal Ramli masuk ke dalam kabinet agar bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia yang terus nyungsep ke jurang resesi. Namun beberapa hal sepertinya masih menjadi ganjalan bagi Jokowi untuk melirik Rizal Ramli, salah satunya mengenai sikap Rizal Ramli yang sangat nasionalis dan sangat waspada terhadap kepentingan RRC di Bumi pertiwi ini.

Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan China yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, RR, sapaan Rizal Ramli, membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Di bawah kepemimpinan RR, sektor Kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan Bangsa Indonesia terhadap China, salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Namun menurut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya RR dari jabatan Menko.

“Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan,” kata Adhie yang juga merupakan orang dekat RR ini, Kamis (6/8).

Sejatinya, perubahan nama Laut China Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS).

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim China tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Berita Nasional Lainnya

Trending