Selasa, 21 Safar 1441 H / 22 Oktober 2019

Polisi Juga Tangkap Ulama Banten di Pemilu 1977

Redaksi – Jumat, 12 Juli 2019 09:00 WIB

Golkar adalah mesin politik Orde Baru. Tanpa kemenangan Golkar dalam pemilu, kekuasaan Orde Baru akan goyah. Orde Baru perlu memastikan dominasi Golkar dalam Pemilu 1977. Antara lain dengan mempreteli kekuatan partai-partai pesaing, monoloyalitas pegawai negeri, dan menyusun Undang-Undang Pemilu 1977.

“Inti dari pemilihan umum 1977 ialah mempertahankan dominasi ini dan berusaha sekali lagi melegitimasikannya melalui proses yang seolah-olah demokratis,” tulis William Liddle dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik.

Golkar memperoleh banyak keistimewaan dalam pemilu 1977. Di Pandeglang, misalnya, mereka menyatakan dirinya sebagai pemerintah. Mereka mempolitisasi ulama dan mengajaknya bergabung mendukung Golkar demi keberlangsungan pembangunan pesantren dan Banten. Mereka tak segan menawarkan dana perbaikan bangunan pesantren kepada para ulama.

Sejumlah ulama akhirnya menyatakan bergabung dengan Golkar dan memperkuat pernyataan bahwa Golkar adalah pemerintah. Tidak berpihak pada Golkar berarti tidak mendukung pembangunan. Tidak memilih Golkar berarti menentang pemerintah atau makar. Intimidasi seperti ini sepi dari tindakan kepolisian.

Masjid Cidahu tempat Abuya Dimyathi memberi jawaban kepada masyarakat soal pilihan dalam Pemilu 1977. (Hendaru Tri Hanggoro/Historia).

Golkar bukan Pemerintah

Masyarakat Pandeglang memiliki keterikatan kuat pada budaya politik NU. Salah satu cirinya adalah setia pada pemerintahan. Mereka tidak boleh makar pada pemerintahan. Keadaan ini membingungkan masyarakat Pandeglang. Mereka bertanya kepada Abuya Dimyathi, apakah ini berarti memilih partai politik selain Golkar benar-benar tindakan makar?

“K.H. Dimyathi menjawab bahwa Golkar bukanlah pemerintah. Golkar memiliki posisi yang setara dengan partai politik lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mereka adalah kontestan pemilu 1977,” kata Juhdi Syarif, pengajar Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kepada Historia.

Juhdi meneliti sikap politik Abuya Dimyathi pada pemilu 1977 dalam disertasinya. Dia berkesimpulan bahwa Abuya Dimyathi hanya berupaya menjernihkan persoalan seputar pemilu di masyarakat. Abuya Dimyathi bukan salah satu pendukung partai politik atau Golkar. Sebagai ulama, dia menghindari politik praktis. Dia tidak mengarahkan masyarakat harus memilih Golkar, PPP, atau PDI.

Masyarakat mengakui kearifan dan keulamaan Abuya Dimyathi. Mereka telah memandangnya selaik bapak sendiri. Jika masyarakat bimbang dan takut, ke dialah masyarakat mengadu. Karena itu, masyarakat bertanya kepadanya tentang sikap apa yang harus mereka ambil dalam pemilu.

“Jawaban beliau berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu. Tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak memilih Golkar bukanlah tindakan makar,” kata Juhdi.  

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

Baca Juga

Historia Lainnya

Trending