Rabu, 8 Rabiul Awwal 1444 H / 5 Oktober 2022

DPD Benteng Demokrasi

Redaksi – Selasa, 13 Zulqa'dah 1443 H / 14 Juni 2022 14:00 WIB

Oleh M. Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

 

ADA fenomena baru dimana berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI. Ketua DPD kerap menerima delegasi tersebut. Fenomena ini menandai kurangnya kepercayaan pada kamar lain yakni DPR RI. Introspeksi  atas bacaan publik bahwa institusi Parlemen yang berisi orang-orang partai politik sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Menyiapkan untuk Pemilu baik legislatif maupun Pilpres. Rakyat relatif terabaikan.

Persoalannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di samping jumlah anggotanya kalah jauh dari DPR RI juga lebih dominan sebagai organ MPR RI. Jadi keseharian “wakil rakyat” adalah anggota DPR. Hanya itulah karena sistem fraksional menyebabkan anggota DPR terkungkung oleh kebijakan fraksi atau partai secara institusional. Sehingga peran anggota menjadi terbatas baik untuk berbicara, bersikap maupun bermanuver  dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

DPD di bawah kepemimpinan LaNyalla Mattalitti nampaknya lebih “bernyala” dan dinilai cukup solid. Perjuangan menegakkan demokrasi dengan menggugat Presidential Threshold 20 % adalah contoh, begitu juga soal pengkritisan atas kedaulatan oligarki ekonomi dan upaya mendorong terbitnya UU Anti Islamophobia adalah concern bersama anggota DPD yang patut diapresiasi.

DPD adalah benteng demokrasi. Sekurangnya untuk saat ini. Perwakilan Daerah prakteknya bukan hanya perwakilan “daerah” tetapi perwakilan “orang-orang daerah” artinya siapapun dapat menyampaikan aspirasi dan memohon agar aspirasinya diperjuangkan oleh anggota DPD.

UU 17 tahun 2014 mengatur juga kewenangan DPD antara lain mengajukan RUU Otda, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lain yang berhubungan dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Ikut pembahasan RUU di atas. Memberi pertimbangan RUU APBN, RUU pajak, pendidikan dan agama. Termasuk mengawasi pelaksanaan UU APBN, pajak, pendidikan dan agama tersebut.

Ketika Pemerintah cenderung menaikkan berbagai pajak yang dinilai semakin membebani rakyat, mengarahkan pendidikan menjauh dari nilai-nilai moral bangsa, serta agama yang tidak diposisikan penting, maka DPD menjadi strategis untuk berada di front depan perjuangan kerakyatan dan keumatan sekaligus benteng dari pemulihan kedaulatan rakyat yang semakin tergerus oleh keserakahan penguasa oligarki.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Rekomendasi

Rumah Mungil Di Lahan Kecil

Sabtu, 06/06/2009 11:16

Rahasia Dzikir Dibalik Rumah Tua

Jumat, 16/07/2010 07:55

PERAN NIGELIVE MENGONTROL HIPERTENSI

Sabtu, 01/09/2018 19:33

Manajemen Informasi, Defenisi Sukses

Selasa, 14/10/2008 11:04

Apa Hanya Guru?

Minggu, 03/04/2011 13:54

Baca Juga

DUA PERIODE HARGA MATI !

Senin, 13/06/2022 06:44

MAKZULKAN JOKOWI

Jumat, 10/06/2022 06:17

Opini Lainnya

Trending