Sabtu, 4 Rabiul Awwal 1444 H / 1 Oktober 2022

DUA PULUH PERSEN ADALAH KEJAHATAN POLITIK

Redaksi – Jumat, 24 Juni 2022 11:04 WIB

Hakim MK 2019 telah mendapat “gratifikasi” perpanjangan sehingga akan mengadili kembali gugatan Pilpres 2024. Hakimnya itu-itu juga dan terbukti telah berprestasi dalam memenangkan oligarki melalui sukses Jokowi. Tak berguna kalaupun ada “dissenting opinion”. Hal itu hanya bagian dari kepura-puraan dalam berdemokrasi.

Dengan banyaknya gugatan sudah terbukti UU No 7 tahun 2017 khususnya Pasal 222 secara sosiologis adalah UU yang buruk. Meskipun mungkin saja secara prosedur pembentukan undang-undang (juridis formal) sudah benar. Apalagi jika dilihat dari aspek filosofis maka kesimpulannya UU No 7 tahun 2017 ini adalah undang-undang yang zalim atau tidak adil. Harus dirombak atau dibatalkan.

 

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4Lihat semua

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Baca Juga

Koalisi Koalisian

Kamis, 23/06/2022 12:00

AKTING CAK IMIN

Selasa, 21/06/2022 08:49

AKTING CAK IMIN

Senin, 20/06/2022 08:20

Opini Lainnya

Trending