Rabu, 18 Muharram 1444 H / 17 Agustus 2022

SEMAKIN DEKAT SKENARIO KM 50

Redaksi – Kamis, 5 Muharram 1444 H / 4 Agustus 2022 09:13 WIB

by M Rizal Fadillah

Setelah 26 hari ditunda penetapan tersangka, akhirnya Bharada E ditetapkan juga. Tanpa proses berbelit-belitpun sejak tanggal 8 Juli 2022 Bharada E semestinya sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ia yang katanya menembak. Penyelidikan mencari “tersangka” lain selain dirinya gagal. Upaya disainer untuk mengolah menjadikan Brigadir J sebagai tersangka pelecehan dan pengancaman nampaknya tidak berhasil. Begitu juga sebagai penembak lebih dulu.

Seperti kasus Km 50 awal yang semula didisain untuk menjadikan tersangka 6 anggota laskar FPI yang mengancam dan menembak sehingga terjadi tembak menembak. Akhirnya tersangka itu adalah Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang ternyata “dimanja” tidak ditahan. Dan berujung pada dilepas dari segala tuntutan hukum. Bebas dengan alasan “membela diri”. Case closed.

Bharada E yang dikawal perwira dan “dimanja” akan tetap dibawa ke Pengadilan dan Pengadilan dibuat serius untuk memproses. Hanya jika mengikuti permainan dasainer, maka Bharada E kemudian akan dilepas dari segala tuntutan hukum karena terpaksa membunuh dalam rangka “membela diri” lalu iapun keluar menghirup udara bebas. Kalau ini terjadi kasus selesai dan Km 50 terulang.

Banyak figur jahat tertolong. Sumpah serapah publik termasuk keluarga korban akan menjadi “anjing menggongggong” dan kasus tetap berlalu.

Bagaimana dengan bukti bekas penganiayaan ? Sama dengan kasus Km 50 yang juga terjadi penganiayaan. JPU saat itu menuntut di samping pembunuhan (Pasal 338 KUHP) juga penganiayaan (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Tuntutan JPU yang sudah “murah meriah” 6 tahun itu berbalas Putusan Hakim “dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (ontslag van rechtsvervolging).

Baik Duren 3 maupun Km 50 memiliki target untuk melindungi orang orang tertentu atau rembetan yang lebih jauh. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ternyata tumpul untuk petinggi dan tajam bagi rendahan. Aktor intelektual tetap tersembunyi dan disembunyikan. Banyak misteri tidak terkuak pada kasus Km 50 termasuk penumpang penting di mobil-mobil tertentu.

Akankah kasus Duren 3 ini akan sama persis dengan Km 50 ? Inilah yang dikhawatirkan. Bila ini terjadi maka fungsi dari Divisi Propam Polri dapat dibaca masyarakat bukan untuk memberi saksi atas anggota Polri yang nakal tetapi sebaliknya untuk memberi perlindungan kepada anggota Polri yang melakukan kejahatan. Betapa berbahaya jika hal ini memang terjadi.

Jika kasus besar Duren 3 diselesaikan dengan sederhana demi melindungi pejabat tertentu, maka hal itu sama saja dengan melawan kepada instruksi Presiden yang katanya dikawal oleh Menkopolhukam. Perintah dibuka dan benar diabaikan. Artinya jika Presiden diam saja dan kelak hanya mengangguk-anggukan kepala maka ini berarti telah membuat Presiden menjadi terlibat.

 

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Rekomendasi

Pesantren di Muara Enim

Jumat, 14/12/2012 14:41

Bulan Ramadhan Lahir kembali

Kamis, 04/07/2013 14:37

Sulitnya Melawan 'Kebohongan' SBY

Senin, 24/01/2011 08:16

Cinta Dalam Pernikahan

Selasa, 01/03/2011 13:35

Menjaga Izzah Diri

Kamis, 17/03/2011 13:56

Saat Musim Khitan Tiba

Selasa, 08/01/2008 12:24

Baca Juga

Kereta Cepat Akan Mangkrak?

Selasa, 02/08/2022 13:41

KOMNAS HAM SULIT DIPERCAYA

Selasa, 02/08/2022 08:40

MODERASI BERAGAMA ITU ISLAMOPHOBIA

Jumat, 29/07/2022 13:41

TIDAK SADAR DIRINYA ISLAMOPHOBIA

Kamis, 28/07/2022 09:47

Opini Lainnya

Trending